Lebih sering dipanggil Castro. Buruh di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Sungguh keliru jika seseorang berpandangan bahwa demokrasi hanyalah urusan politik semata. Dibaliknya, urusan ekonomi tidak kalah pentingnya. Mohammad Hatta dalam tulisannya yang berjudul, āDemokrasi Kitaā, yang diterbitkan oleh Pandji Masjarakat pada tahun 1960, mengingatkan bagaimana penting-nya keseimbangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Hatta berujar, ādemokrasi politik saja … [Baca Selengkapnya] about Dua Jiwa Demokrasi
Sedang ramai wacana pemakzulan terhadap Gubernur Provinsi Kaltimantan Timur (Kaltim), Rudi Masāud. Hal ini didorong oleh kekecewaan kolektif warga Kaltim setelah satu tahun pemerintahan Rudy Masāud berjalan. Puncaknya, publik melontarkan kritik keras terhadap pos-pos pendanaan yang dianggap tidak pro-rakyat. Mulai dari pengadaan mobil dinas seharga … [Baca Selengkapnya] about Pemakzulan Kepala Daerah
Perdebatan mengenai keabsahan pencalonan Gibran, mengemuka dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan salah satu petitum pemohon dalam sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) ini meminta agar pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024 ini. Dalam petitum perkara nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024[1] tersebut, pasangan Ganjar-Mahfud … [Baca Selengkapnya] about Babak Akhir Sengketa Pilpres
Konflik pertanahan yang terjadi, terutama yang dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN), diakibatkan oleh tafsir Pemerintah yang keliru terhadap makna āHak Menguasai Negaraā. Pemerintah yang mewakili kepentingan negara, merasa memegang kendali penuh atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak mengherankan … [Baca Selengkapnya] about Tafsir Keliru Hak Menguasai Negara
Beranikah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran sebagaimana petitum para pemohon dalam sengketa pemilihan Presiden dan wakil Presiden (Pilpres)? Pertanyaan ini mengemuka seiring rasa penasaran publik terhadap proses Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang akan berlangsung mulai 16 April 2024 ini. RPH ini merupakan proses … [Baca Selengkapnya] about Beban Sejarah Mahkamah Konstitusi
Komentar Terbaru