Portal Transparansi

Keterbukaan Harta Kekayaan Kader PDI Perjuangan

Rangkuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota. Disusun ulang dari data resmi Komisi Pemberantasan Korupsi agar dapat ditelusuri publik.

Lihat Data DPR RI Tentang Data

Kumpulan Data

Angka berikut dihitung langsung dari sumber setiap kali halaman disegarkan.

LHKPN

LHKPN Anggota DPR RI

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Laporan: 336
Nama: 88
Nilai: Rp12,30 T

Lihat Data

LHKPN

LHKPN Anggota DPRD Provinsi

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD tingkat provinsi seluruh Indonesia.

Laporan: 783
Nama: 232
Nilai: Rp5,88 T

Lihat Data

LHKPN

LHKPN Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Laporan: 7.451
Nama: 2.738
Nilai: Rp22,61 T

Lihat Data

Cara Penggunaan

1. Pemilihan Kumpulan Data
Tentukan lembaga yang hendak ditelusuri: DPR RI, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota.
2. Pencarian dan Penyaringan
Masukkan nama penyelenggara negara serta pilih tahun pelaporan yang hendak ditampilkan.
3. Peninjauan Rincian
Buka rincian untuk meninjau pecahan harta per kategori: tanah dan bangunan, kendaraan, kas, surat berharga, serta hutang.

Sumber data: elhkpn.kpk.go.id. Baca catatan metodologi